Latar Belakang
2021
BBPOM di Semarang
Tahun 2018 menjadi tahun perkuatan kinerja pengawasan obat dan makanan. Dukungan regulasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM menjadi dasar untuk melakukan penguatan kelembagaan. Penguatan kelembagaan difokuskan pada penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penataan struktur organisasi (restrukturisasi) sangat penting dilakukan agar Badan POM dapat menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan lebih optimal di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, telah diterbitkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) di Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Provinsi Jawa Tengah.
Balai Besar POM di Semarang termasuk Balai tipe A mempunyai struktur organisasi sesuai Gambar 1.1.

Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 juga menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM. Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Provinsi Jawa Tengah dibentuk 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kota Surakarta dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Pembentukan Loka POM diharapkan dapat lebih memperkuat dan semakin mendekatkan Badan POM kepada masyarakat. Tugas dan fungsi Loka POM secara umum sama seperti Balai Besar/Balai POM, yang membedakan adalah wilayah kerja.