Bertempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja kantor Gubernur Jawa Tengah, pada tanggal 15 Januari 2013, Balai Besar POM (BBPOM) di Semarang menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah 2013. Sebagai Pimpinan rapat adalah Wakil Gubernur Dra Rustriningsih, MSi, dengan peserta seluruh Kepala SKPD Propinsi, Kepala Instansi vertikal terkait, Institusi, Ketua TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) Kab/Kota, LP2K, serta Swasta.
Provinsi Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan nomor dua terbanyak, memerlukan perhatian dari segenap stakeholder terkait guna mengkoordinasikan kebijakan dan Program Penanggulangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan tenaga kerja, serta perlindungan sosial.
Pada kesempatan tersebut, disampaikan oleh Kepala BBPOM di Semarang, Dra. Zulaimah, MSi, Apt, bahwa sesuai tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan, BBPOM di Semarang dapat ikut berperan secara langsung dalam penanggulangan kemiskinan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan sasaran meningkatnya jaminan mutu dan keamanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat melalui Bimtek dan KIE Keamanan pangan, pengawasan pangan dengan mobil laboratorium keliling masuk desa, serta pembinaan UMKM yang dapat dilaksanakan secara terpadu dengan lintas sektor terkait. Dra. Rustriningsih, MSi, Wagub Jawa Tengah, memberikan apresiasi yang luar biasa dan mengaharap adanya pertemuan dalam waktu dekat dengan BBPOM di Semarang, karena peran BBPOM sangat diperlukan. Selain itu Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi juga mengharapkan adanya pembahasan lebih lanjut.
Sebagai penutup, disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti adalah :
- Adanya sinergitas antara pelaksanaan program di provinsi dan kab/kota, serta dukungan dari semua pihak terkait
- Prioritas kegiatan diharap berdampak pada penurunan angka kemiskinan
- Agar dilihat proporsi antara anggaran untuk aparatur serta anggaran yang menyentuh langsung ke masyarakat
- Perlu upaya / penanganan daerah yang berpotensi rawan bencana alam
- Mengintensifkan program Corporate Social Responsibility (CSR)
